Main Area

Main

Dukung Percepatan PPTKH Di Muba

dukung-percepatan-pptkh-di-muba-muba74pn1617216002.jpg

rapat Panitia Tata Perubahan Batas Kawasan Hutan Dalam Rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) di Kabupaten Musi Banyuasin, Rabu (31/3/2021) di ruang Rapat Serasan Sekate.

Sekayu, Musi Banyuasin - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menggelar rapat Panitia Tata Perubahan Batas Kawasan Hutan Dalam Rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) di Kabupaten Musi Banyuasin, Rabu (31/3/2021) di ruang Rapat Serasan Sekate. 

 

Rapat dipimpin Bupati Musi Banyuasin Dr H Dodi Reza Alex Noerdin melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Muba H Yudi Herzandi SH MH, merinci adanya sejumlah perubahan

batas kawasan hutan terkait upaya penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH). Upaya ini ditempuh guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

"Rapat ini penting. Ini demi percepatan pelaksanaan PPTKH sebagai bagian dari program redistribusi tanah negara bagi masyarakat kecil. Hasil akhirnya dapat menjadi modal produktif peningkatan ekonomi rakyat,"ujarnya.

 

Percepatan pelaksanaan PPTKH dapat dilakukan bila semua pihak mendukung. Terutama dukungan penyediaan data dan juga persetujuannya. Rapat ini akan memandu langkah yang cermat dan kompak guna menyelaraskan persepsi dan penentuan titik yang tepat.

 

"Alhamdulillah untuk di Kabupaten Muba terdapat 6 kecamatan yang mendapatkan rencana trayek perubahan batas. Semoga rencana dan pelaksanaannya lancar, mudah dan tepat,"ungkapnya.

 

Sementara, Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang Taufik SHut MT MPP dalam paparannya menyampaikan, kawasan hutan yang dapat dilakukan penyelesaian penguasaan tanah yaitu, kawasan hutan pada tahap penunjukan kawasan hutan seperti hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Adapun jenis penguasaan tanah yang dapat diselesaikan ditempat pemukiman, fasilitas umum/sosial, lahan garapan, hutan yang di kelola masyarakat hukum adat. 

 

Juga terdapat beberapa pola penyelesaian, diantara mengeluarkan bidang tanah melalui perubahan batas kawasan hutan. Tukar-menukar kawasan hutan. Memberikan akses pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial. Melakukan pemindahan penduduk dari kawasan hutan ke luar kawasan hutan (resettlement) 

 

"Untuk luas hektare pada trayek perubahan batas yang ada di Kabupaten Muba itu seluas 2.891,76 Hektare yang berada di 6 Kecamatan 23 Desa. Jika terdapat desa atau pemukiman yang terlewat mohon informasinya karena akan kita tindaklanjuti. Dan untuk datanya akan kita terima sampai di akhir bulan April. Kemudian data nya akan kembali di validkan, Sehingga target kami untuk menyelesaikannya di pertengahan tahun ini dapat terealisasi,"pungkasnya.

 

Laporan : ril


Baca Juga :
Bintara Dan Sat Sabhara Polres Muba Diberhentikan Secara Tidak Hormat
Feby Deru Jemput Bola ke UPTB Samsat Cukupi Stok Darah PMI
Perangkat Desa Tanjung Agung Utara Tak Luput Dari Suntikan Vaksinasi Oleh UPT Puskesmas Gardu Harapan
40 Orang Wisudawan STAI Rahmaniyah Sekayu Raih Gelar S.Pd
Bareng Ketua TP PKK Thia Yufada, Bupati Dodi Reza Safari Ramadan ke BayLen
Manggala Agni Daops XV Sumsel Mulai Matangkan Ilmu Pencegahan Karhutbunlah RPK PT GAL, Korporasi Pertama Di Tahun 2021
Kajari Muba, Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Dana LPDB

Komentar Anda ?
Advertisment
2017 Mubaonline PT PERUSAHAAN MEDIA ONLINE (PERMIO)